Rangkap Jabatan Parpol dan Pemerintahan Bahayakan Negara

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai rangkap jabatan antara pejabat negara dan pengurus partai politik tak pernah menguntungkan pemerintahan. Bahkan menurutnya, kondisi demokrasi dan ekonomi Indonesia tak kunjung membaik karena rangkap jabatan di parpol dan pemerintahan.

Laode menontohkan rangkap jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD).  "Konflik internal Partai Demokrat jelas-jelas sudah mengganggu ketata-negaraan kita. Itu akibat dari rangkap jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina dan Majelis Tinggi Partai Demokrat," kata Laode Ida di gedung DPD, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/2).

Konflik sejenis, lanjut Laode, tidak hanya di tingkat pusat. Sebab, di level pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota  pun rata-rata kepala daerahnya juga pimpinan partai di daerah.

Senator asal Sulawesi Tenggara itu menambahkan, menjelang Pemilu 2014 ini semua energi kepala daerah akan digunakan untuk memenangkan partainya masing-masing. "Bahkan dengan berbagai cara juga akan terjadi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan partainya dengan berbagai alasan tentunya," ungkapnya.