Rangkap Jabatan, Petinggi Parpol Dianggap Suburkan Korupsi
Selasa, 20 Desember 2011 – 17:50 WIB

Ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto saat berpidato pada pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) I Partai Hanura di Jakarta, Selasa (20/12). Acara rakernas ini merupakan rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Partai Hanura ke-5. Foto : Arundono/JPNN
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto kembali mengkritik para petinggi partai politik (Parpol) yang merangkap jabatan di eksekutif. Menurutnya, dengan merangkap jabatan, para petinggi parpol ini sama saja menjadikan lembaga eksekutif sebagai sarang korupsi. Menurut Wiranto, tindakan yang ditunjukkan para petinggi parpol ini sebagai sikap yang mendua. Harusnya kata dia, salah satu jabatan dilepas agar tetap fokus mengabdi kepada masyarakat. "Ada sikap yang mendua, ada yang menjabat ketua partai, ketua dewan pembina dan di eksekutif juga menjabat," katanya.
"Secara tidak langsung akan memberikan sarang bagi koruptor. Saya tidak menuduh, tapi memang memberikan peluang," kata Wiranto di sela-sela pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Hanura di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12).
Di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, beberapa ketua umum partai politik memang dipilih menjadi menteri. Ada Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) jadi menteri agama, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri masih menduduki ketua dewan pembinan Partai Demokrat.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto kembali mengkritik para petinggi partai politik (Parpol) yang merangkap jabatan di eksekutif. Menurutnya,
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang