Rano Diisukan Terima Mahar Rp 6 Miliar

jpnn.com - SERANG-Isu tak sedap menerpa Wakil Gubernur Banten, Rano Karno. Rano yang akan menggantikan Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubernur Banten setelah Atut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terjerat suap Pilkada Lebak itu dituding telah menerima mahar Rp 6 miliar.

Uang miliaran rupiah itu diterima Rano setelah dipinang Ratu Atut Chosiyah menjadi pendampingnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Banten pada tahun 2011 lalu.

Saat dipinang, politisi PDIP ini menjabat Wakil Bupati Tangerang mendampingi Ismet Iskandar yang kala itu menjabat bupati.
     
Rano mengaku pusing diisukan menerima mahar Rp 6 miliar dari Ratu Atut Chosiyah saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2011 lalu. ”Untuk itu saya no comment. Pusing saya dengan isu itu,” kata Rano sambil bergegas menuju mobil meninggalkan kantornya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), kemarin (7/1).
        
Padahal sebeIumnya saat ditanya seputar kondisi gonjang-ganjing Banten dan kisruh di DPD PDIP Banten, Rano tampak begitu lancar menjawab beberapa pertanyaan wartawan yang mengerubunginya.

Saat pertanyaan kembali seputar isu mahar Rp 6 miliar saat dipinang Ratu Atut Chosiyah saat Pilgub 2011, Rano malah ngeloyor pergi meninggalkan para wartawan.

Kendati begitu, Rano sempat sempat membantah menerima mahar dalam Pilkada Banten tersebut. ”Tidak ada itu. Berita itu hanya isu. Saya juga heran kenapa muncul isu itu. Tapi ya itu haknya orang yang mengisukan,” cetusn artis dan pemain film yang ngetop era-80-an tersebut.

Meski demikian, Rano memang mengakui ada biaya politik untuk operasional pada Pilgub Banten 2011 lalu. Seperti untuk bayar saksi dan kegiatan pencitraan lainnya. Bahkan dirinya juga sebagai Calon Wakil Gubernur Banten saat itu ikut menyumbang untuk cost politics tersebut.
        
”Kalau cost politics emang siapa yang bayar?  Yah semua calon lah yang maju. Gua aja nyumbang kok waktu itu,” kata Rano juga.

Terpisah, juru bicara keluarga Ratu Atut Chosiyah, Akhmad Jajuli mengakui memang tidak ada yang namanya mahar politik pada saat Pilgub Banten 2011 lalu.

Namun yang ada saat itu sharing biaya untuk operasional Tim Pemenangan Pemilu Banten 2011 atau political cost.  ”Biaya itu dikeluaarkan untuk membeli alat peraga kampanye, pembayaran saksi-saksi di TPS (tempat pemungutan suara, Red), PPK dan KPU,” kata Akhmad Jajuli.