Rano Karno Diminta Temui Menteri Urus Nasib Honorer

jpnn.com - SERANG – Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah mengumumkan hasil seleksi honorer kategori dua (K-2), tapi tampaknya hal ini masih menyisakan persoalan.

Sejumlah honorer kategori satu (K-1) Pemprov Banten masih mempersoalkan proses pemberkasan yang berlangsung di KemenPAN-RB.
    
Untuk menanyakan kejelasan hal itu, honorer K-1 Pemprov Banten meminta Wakil Gubernur Rano Karno menemui Menteri PAN-RB Azwar Abu Bakar terkait nasib pengangkatan honorer K-1 yang tidak lolos pada CPNS Honorer K-2.

“Pengangkatan honorer K-1 harus dituntaskan. Kami berharap Pak Wagub turun tangan berkomunikasi dengan Menpan-RB," pinta Koordinator Honorer K1 Mansur, Kamis (20/2).
    
Menurutnya, alasan Eagub harus turun langsung karena upaya penuntasan honorer K-1 akan lebih efektif. “Saat audiensi dengan MenPAN-RB beberapa waktu lalu, hal ini juga disarankan. Kepala daerah harus berkomunikasi terkait honorer K1," kata Mansur.
    
Bagi Mansur dan para honorer K-1 lainnya masih ada peluang untuk diangkat menjadi CPNS mengingat pemberkasan masih diproses. “Kami percaya terhadap pihak KemenPAN-RB akan memperjuangkan nasib kami. Sekarang ini tinggal menunggu hasil pemberkasan yang diteliti oleh tiga instansi yakni KemenPAN-RB, BKN dan BPKP,” ungkapnya.
    
Pria yang akrab dipanggil Cacung ini menyatakan, pemberkasan K-1 ini menyusul keputusan MenPAN-RB yang meninjau kembali pemberkasan honorer K-1 Banten. Saat itu, dari 781 honorer K-1, yang lolos 10 orang.

Sedangkan berdasarkan hasil seleksi CPNS honorer K-2, sebanyak 171 orang dinyatakan lolos. “Tentu kami gembira ada honorer K-1 yang lolos. Untuk yang tidak lolos, masih harus berjuang, karena seleksi CPNS honorer K-2 hanya tujuan sementara sambil menunggu proses pemberkasan. Jadi, perjuangan sesungguhnya pada pengawalan proses pemberkasan K-1. Kepala daerah juga harus mendorong agar segera tuntas,” tegasnya.
    
Menurutnya, kasus sejumlah provinsi lain, menujukkan jika kepala daerah turun langsung, persoalan honorer bisa diselesaikan. “Jawa Barat, honorer yang diangkat tergolong besar. Demikian juga kabupaten/kota di Banten," jelasnya.
    
Sebelumnya, Wagub Rano Karno menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat terkait solusi bagi para honorer K-2 yang tidak lolos.

Rano menegaskan, saat ini pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan lantaran posisinya yang sebatas Wakil Gubernur. “Kalau soal kebijakan, tentu masih menjadi kewenangan Gubernur. Kalau saya tidak bisa,” ujarnya. (air)