Rantai Birokrasi Masih Terlalu Panjang

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat. Rantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.

“Pegawai kita kelewat banyak. Satu dirjen punya lima direktur, satu direktur punya lima kasi (kepala seksi). Jadi satu surat harus naik-turun, lewat banyak meja, baru ada keputusan,” ujar Kalla pada malam penganugerahan Birokrasi Award 2008 yang digelar Institut Reformasi Birokrasi Indopos-Jawa Pos Grup di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (11/9).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Mantan Mendagri Soerjadi Soedirdja, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.

Hadir juga Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan, Ketua PWI/Dirut Grup Rakyat Merdeka Margiono, dan Presdir TV One Erick Tohir. Puluhan pejabat eselon satu di departemen/kementerian juga terlihat hadir.

“Kita hidup di belantara hutan peraturan. Sering saya katakan, sekiranya negara bisa maju dengan aturan, mungkin negara kita paling maju di dunia. Tidak ada masalah di negeri ini yang tidak diatur Kepmen, bahkan SK (surat keputusan) dirjen,” kata Wapres.

Dengan berseloroh, Kalla menuturkan pemerintahan di Indonesia sebenarnya dijalankan pejabat eselon dua, minimal ketika berpidato. Pasalnya, pidato menteri dibuat oleh pejabat eselon dua yang divalidasi dirjen. “Jadi kalau pidato menteri panjang, sebenarnya pidato pejabat eselon dua yang panjang,” kelakarnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai pengusaha yang terjun ke pemerintahan, Wapres menilai birokrasi memiliki satu musuh laten, yakni dirinya sendiri. Hambatan internal inilah penyebab birokrat terlambat menyelesaikan masalah, takut mengambil keputusan, serta gemar memperpanjang penerbitan izin.

“Dulu birokrat agak lama karena mengharapkan sesuatu dari yang dilayani. Sekarang lambat karena takut melanggar hukum. Akibatnya, birokrat akan berlindung pada aturan, undang-undang, Kepmen (keputusan menteri), atau Keppres (keputusan presiden),” kata dia.