Rapat Bahas Jenderal Andika Calon Panglima TNI, Fahmi PKS Berang, Utut PDIP Meradang

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto berang atas pernyataan anggota DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus.
Sebelumnya, Fahmi mengaitkan sikap Puan Maharani saat rapat paripurna membahas Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senin (8/11), dengan wacana pencapresan.
Utut menyebutkan pimpinan sidang berhak untuk menerima atau menolak interupsi saat rapat paripurna.
"Kan, di awal sudah dibilang agendanya tunggal yaitu masalah laporan Komisi I mengenai Panglima TNI. Kan, interupsi bisa di tempat lain supaya kesakralannya terjaga," kata Utut kepada wartawan usai rapat paripurna.
Sebelumnya, Rapat Paripurna perihal laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI diwarnai interupsi oleh anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydrus.
Interupsi itu terjadi saat Ketua DPR RI Puan Maharani akan menutup rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (8/11)
"Intrupsi pimpinan. Pimpinan saya minta waktu. Pimpinan, mohon saya minta waktu," ucap Fahmi.
Meski terus diinterupsi, Puan Maharani tetap menutup rapat paripurna yang digelar sejak pukul 10.30 WIB itu.
Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto berang menanggapi sikap politikus PKS Fahmi Alaydrus saat rapat paripurna bahas Jenderal Andika Perkasa calon Panglima TNI.
- PKS Gelar Pawai Sepeda, HNW Ajak Umat Siapkan Fisik untuk Ramadan
- Kader PDIP Wali Kota Semarang Akhirnya Berangkat Retret di Akmil Magelang
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif