Rapat Bareng Menteri Nusron, Deddy Kritik Akrobat Komunikasi Soal Pagar Laut

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengkritisi perbedaan pernyataan antarinstansi pemerintah, yang menyikapi isu pagar laut ilegal di pesisir Tangerang, Banten hingga Bekasi, Jawa Barat.

Deddy berbicara demikian dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

"Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa, akrobat-akrobat komunikasi, Pak," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, Kamis.

Menurut dia, pernyataan tentang pagar laut tampak berbeda ketika satu lembaga ingin mencabut, tetapi ada instansi tak setuju.

"Ada yang mengaku bekas tambak, bekas abrasi, ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang tidak setuju dicabut, ada yang ngaku ini dan ngaku itu, akrobat, Pak," kata Deddy.

Eks Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) itu mengatakan isu pagar laut kebanyakan dihebohkan dengan pernyataan kontraproduktif instansi pemerintah.

"Itu mungkin heboh, ya, mereka. Bukan rakyat," lanjut Deddy.

Dia dalam rapat juga meminta persoalan pagar laut bisa ditekankan sisi penegakan hukum, ketimbang menjatuhi sanksi.