Rapat dengan Anak Buah Anies Baswedan, KPK Pertanyakan Kemajuan PSU
Selasa, 06 Oktober 2020 – 23:08 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan kemajuan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pemenuhan Kewajiban oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W), melalui telekonferensi, Selasa (6/20).
Koordinator Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Aida Ratna Zulaikha, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan informasi kemajuan penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Administrasi se-DKI Jakarta, termasuk hambatan yang muncul.
“Salah satu program pencegahan terintegrasi KPK adalah manajemen aset daerah. Percepatan penyerahan PSU adalah salah satu kegiatan penyelamatan aset. Hal ini agar aset daerah tertata dengan baik dan rapi. Pertemuan ini ingin mengetahui kemajuan penyerahan PSU dari pengembang dan apa saja kendala yang ditemui,” ungkap Aida dalam keterangan yang diterima jpnn.com.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan kemajuan anak buah Anies Baswedan dalam urusan ini
BERITA TERKAIT
- KPK Menyita Dokumen Kasus Korupsi Bansos Presiden dari Teddy Munawar dan Steven Kusuma
- Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden, KPK Panggil Dirut Anomali Lumbung Teddy Munawar
- KPK Menyita 44 Aset dan Ratusan Miliar terkait Kasus Korupsi di LPEI
- KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap dan TPPU Abdul Gani Kasuba
- Gelar Aksi di KPK, BNAK Soroti Soal Gaya Hidup Mewah Dua Petinggi Kejagung Ini
- KPK Memburu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Wahai Paman Birin, di Mana Kau?