Rapat dengan Menteri PUPR, Komite II Minta Infrastruktur Daerah segera Dibangun
jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memerhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.
Sebagian daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, ataupun perumahan untuk rakyat.
Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di DPD RI (18/2), Senator-Senator DPD RI yang tergabung di Komite II menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di daerahnya.
Senator dari Provinsi Maluku, Anna Latuconsina, menanyakan mengenai tindak lajut perbaikan fasilitas masyarakat pascagempa di Maluku yang terjadi 2019 yang lalu.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan infrastruktur, terutama tempat tinggal.
“Masyarakat korban gempa saat ini belum mendapatkan bantuan. Kami ingin mendapatkan informasi, kira-kira kapan masyarakat dapat bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ucap Anna.
Masih terkait penanganan pasca gempa, Senator dari Sulawesi Tengah, Lukky Semen, juga berharap Kementerian PUPR bisa segera memulihkan sarana dan prasarana publik yang rusak pasca gempa.
Menurutnya perkembangan perbaikan fasilitas umum di Sulteng masih belum sesuai harapan.
Meminta agar Menteri PUPR bisa membuat saluran khusus yang menghubungkan setiap anggota Komite II dengan Kementerian PUPR.
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Usulkan Lima Perbaikan untuk Program MBG Saat Raker Bersama Badan Gizi Nasional
- Rapat Konsultasi dengan Jaksa Agung, Wakil Kepala BAP DPD RI Yulianus Henock Sampaikan Pesan Penting
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Rencana Pemprov Jatim Kembangkan Rute Bus Trans Jatim
- Senator Filep Soroti Insiden 40 Siswa Keracunan Seusai Makan Bergizi Gratis, Simak
- Beri Swasta Peran Lebih Besar untuk Infrastruktur, Prabowo: Lebih Efisien dan Tepat Waktu
- Presiden Prabowo Serahkan Pembangunan Infrastruktur kepada Swasta