Rapat dengan Menteri PUPR, Komite II Minta Infrastruktur Daerah segera Dibangun

jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memerhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.
Sebagian daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, ataupun perumahan untuk rakyat.
Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di DPD RI (18/2), Senator-Senator DPD RI yang tergabung di Komite II menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di daerahnya.
Senator dari Provinsi Maluku, Anna Latuconsina, menanyakan mengenai tindak lajut perbaikan fasilitas masyarakat pascagempa di Maluku yang terjadi 2019 yang lalu.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan infrastruktur, terutama tempat tinggal.
“Masyarakat korban gempa saat ini belum mendapatkan bantuan. Kami ingin mendapatkan informasi, kira-kira kapan masyarakat dapat bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ucap Anna.
Masih terkait penanganan pasca gempa, Senator dari Sulawesi Tengah, Lukky Semen, juga berharap Kementerian PUPR bisa segera memulihkan sarana dan prasarana publik yang rusak pasca gempa.
Menurutnya perkembangan perbaikan fasilitas umum di Sulteng masih belum sesuai harapan.
Meminta agar Menteri PUPR bisa membuat saluran khusus yang menghubungkan setiap anggota Komite II dengan Kementerian PUPR.
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
- Sultan Minta Pelindo II Atasi Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai dengan Skala Penuh
- Gubernur Pramono Bebaskan PBB, Senator Fahira Idris: Kado Indah untuk Warga Jakarta