Rapat dengan Menteri PUPR, Komite II Minta Infrastruktur Daerah segera Dibangun

Menurutnya, Kementerian PUPR akan terus membangun infrastruktur, fasilitas ekonomi yang akan diintegrasikan melalui sarana jalan.

Basuki menjelaskan, untuk pembangunan sampai tahun 2024, membutuhkan biaya sekitar 2.058 T.

Sedangkan APBN paling banyak adalah 623 T, sehingga masih ada selisih sekitar 1.453 T.

Selisih tersebut diupayakan ditutup dari investasi dan penugasan dari BUMN. Kementerian PUPR akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

“Program kami bukan membagi rata. Jadi mohon bapak-ibu bisa memaklumi, karena jika dibagi rata, itu tidak menjadi apa-apa. Misalnya uangnya ada 100, dibagi ke program di 34 provinsi, itu maka tidak akan jadi apa-apa. Kita selesai, baru kita pindah. Insyaallah dengan begitu, hasilnya akan lebih baik,” jelas Basuki. (jpnn)