Rapat Kabinet Mulai Bahas Anggaran buat 3 Kartu Janji Kampanye Jokowi
jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4). Agenda sidang kabinet paripurna itu adalah penyusunan format RAPBN 2020.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam sidang kabinet itu ada pembahasan tentang program tiga kartu sakti yang menjadi program kampanye Presiden Jokowi. Yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Menkeu mengatakan, pagu anggaran indokatif untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pada RAPBN 2020 mulai disusun. Menurutnya, arahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet itu adalah penggunaan APBN untuk memacu investasi dan ekspor, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menjaga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat.
"Kebutuhan infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya, air, sanitasi, listrik, itu masih diusahakan di berbagai tempat," ucap menteri yang beken disapa dengan panggilan Mbak Ani tersebut. Baca juga: Kartu Prakerja Jokowi Vs Rumah Siap Kerja Prabowo, Mana yang Lebih Baik?
Selain itu, kata Menkeu, Presiden Jokowi juga menginginkan adanya efisiensi anggaran dari sisi belanja barang untuk dialihkan ke sektor pembangunan, terutama belanja modal dan yang berhubungan dengan SDM serta infrastruktur.
Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya efisiensi birokrasi untuk mendorong investasi dan ekspor melalui berbagai insentif fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberi kemudahan kepada investor.
"Juga berbagai program-program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung, seperti Kartu Sembako, Kartu KIP Kuliah, Kartu Prakerja. Kami mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk 2020," ucap Ani.
Baca juga: Nyinyir soal Kartu Prakerja? Tolong Simak Penjelasan Misbakhun Ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4) untuk membahas penyusunan format RAPBN 2020.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel