Rapat Kerja DPD RI - Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Wujud pemerataan dan Keadilan Ekonomi

Sementara itu, Senator Kalimantan Barat Maria Goreti mengingatkan bahwa pembangunan ibukota baru harus melibatkan masyarakat daerah atau local dan jangan sampai mereka hanya jadi penonton dan tidak dilibatkan.

“Seperti visi Pak Jokowi saya kira membangun manusia juga menjadi prioritas, bahkan masyarakat lokalnya, jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dan menjadi asing tidak dilibatkan,” ucapnya.

Senada dengan itu, Senator Jawa Timut Ahmad Nawardi dan Martin Billa mengiyakan bahwa pemindahan ibukota bukan semata0mata hanya memindahkan infrastruktur, tetapi juga memindahkan manusia. Menyangkut dampak sosial dan budaya akibat pemindahan ibukota itu juga harus menjadi perhatian semua pihak juga Bappenas.

Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan DPD RI dalam persiapan tahapan pemindahan Ibu kota Negara RI, termasuk persiapan landasan hukumnya yaitu RUU tentang Ibu kota Negara.

Komite I DPD RI mengapresiasi dan mendukung kebijakan Pemerintah terkait rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota, dan pembiayaan pemindahan Ibu kota Negara RI dapat terealisasi secara terukur dan sistematis.

Menurut Teras Narang, pembangunan infrastruktur di Ibu kota Negara RI tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, dengan memperhatikan sosial budaya dan kearifan lokal serta memberikan dampak positif sosial ekonomi di daerah Ibu kota Negara RI baru pada khususnya dan di daerah-daerah lain pada umumnya termasuk di daerah-daerah penyangga.(adv/jpnn)