Rapat Konsultasi dengan Jaksa Agung, Wakil Kepala BAP DPD RI Yulianus Henock Sampaikan Pesan Penting

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua I Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) Yulianus Henock meminta agar penegakan hukum di Indonesia tidak berlangsung secara tebang pilih.

Selain itu, DPD RI juga meminta agar Kejaksaan Agung meningkatkan profesionalisme agar supremasi hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Yulianus Henock menyampaikan pesan tegas itu saat Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menggelar Rapat Konsultasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rangka pembahasan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berindikasi kerugian negara. Rapat Konsultasi bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta dihadiri para pejabat tinggi Kejaksaan Agung, Rabu, 22 Januari 2024.

Turut hadir dalam Rapat Konsultasi Kejaksaan Agung dengan Anggota BAP DPD RI yakni Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono beserta Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung.

”Kami melihat temuan-temuan kerugian negara yang dilaporkan oleh BPK belum ditindaklanjuti Kejaksaan Agung semaksimal mungkin,” ungkap senator asal Kalimantan Timur ini.

Selain itu, Yulianus Henock berharap Kejaksaan Agung harus bisa memberi contoh penegakkan hukum terhadap ilegal mining dan kerugian-kerugian negara yang disebabkan maladministrasi.

”Kami mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan secara berkeadilan, tanpa pandang status. Kita percaya, apalagi penegakan hukum berjalan baik, Indonesia akan menjadi negara maju,” jelasnya.

Yang memprihatinkan, Yulianus menyatakan, dalam banyak permasalahan hukum, Kejaksaan Agung sudah bekerja keras melakukan penuntutan, namun vonis pengadilan justru menunjukkan hukum tidak berpihak pada yang lemah.