Rapat Perdamaian PKPU KCN disepakati Sebagian

jpnn.com, JAKARTA - Proposal perdamaian atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terhadap 7 kreditur yang telah mendaftarkan tagihan hanya disepakati sebagian besar, sedangkan sisanya masih akan menunggu hasil kesepakatan Hakim Pengawas dan Pengurus PKPU setelah mendengarkan pihak-pihak terkait dalam rapat perdamaian yang digelar hari ini.

Pengurus PKPU Arief Patramijaya dalam rapat terbuka yang digelar pada Senin (11/05/2020), membacakan ada 4 kreditor yang menerima rencana damai yang diajukan oleh KCN sesuai dengan daftar tagihan yang diterima oleh pengurus PKPU yakni PT Karya Kimtek Mandiri, PT Pelayaran Karya Tehnik Operator, PT Karya Teknik Utama (KTU) Dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office.

Ada dua kreditur yang ditolak terkait bunga dan denda yakni tagihan yang diajukan oleh Juniver Girsang dan Brurtje Maramis sebagai pihak ketiga yang menerima hak tagih dari mantan kuasa hukum PT KCN tersebut yang keduanya atas bunga dan denda, pasalnya bunga dan denda tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya.

Sementara satu kreditor lainnya yakni PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ditolak sepenuhnya oleh debitor untuk tagihan senilai Rp 114.223.023.336 dan tagihan tambahan senilai Rp 1.546.710.100.000, yang diajukan pada 20 April 2020, setelah masa akhir pendaftaran yang ditetapkan pada 17 April 2020.

‘’Khusus untuk KBN terkait tagihan karena pengurus dan hakim pengawas belum mengambil sikap, tagihannya diterima atau ditolak, maka untuk sementara terhadap KBN, hakim pengawas dan pengurus menyampaikan statusnya harus menunggu tagihan tetap yang akan dirumuskan oleh hakim pengawas dan pengurus,’’ ujar Hakim Pengawas Makmur dalam rapat perdamaian, Senin (11/5).

Lebih lanjut dijelaskan Makmur, untuk kelanjutan pembahasan atas keberatan Juniver Girsang dan pihak ketiga Brurtje Maramis serta KBN akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya yang akan dijadwalkan pada Rabu 13 Mei 2020.

Kuasa Hukum KCN Agus Trianto menjelaskan, keberatan atas tagihan yang diajukan oleh KTU dan KBN sebagai pembayaran deviden, karena operator pelabuhan tersebut belum sekalipun berhasil menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memutuskan pembagian dividen sejam 2015 hingga terakhir kali pada Februari 2020, KCN selalu menghadapi deadlock setiap kali mengundang kedua pemegang saham untuk melakukan RUPS.

‘’Bukan berarti deviden ini tidak dapat ditagih, atau haknya menjadi hilang sehingga negara menjadi rugi, itu persepsi yang kurang tepat, sebab deviden itu sampai kapanpun menjadi hak masing-masing pemegang saham,’’ papar Agus usai rapat perdamaian.