Rapat Perdana, Singgung Pergantian Gubernur BI

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifudin di tempat tersebut menegaskan, setgab tidak boleh menjadi institusi baru yang menyaingi atau menegasikan institusi resmi negara yang formal. Setgab, kata dia, harus fokus pada upaya melahirkan dan mengawal kebijakan yang prorakyat. "Tidak malah mengurusi powersharing, pemanggilan menteri, atau mengurusi reshuffle. Saya kira itu berlebihan, bukan domain setgab," tegas wakil ketua MPR tersebut.

 

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menuturkan, tidak semua persoalan perlu dibicarakan di setgab. "Soal (pemilihan) deputi gubernur BI tidak pernah kami bicarakan di koalisi. Sebab, itu bukan hal yang harus dibicarakan di koalisi," katanya. Menurut dia, posisi deputi gubernur BI termasuk kecil.

 

Lantas, apa persoalan besar yang perlu dibicarakan setgab" "Gubernur BI," jawabnya lantas tertawa.Bagaimana dengan pemilihan anggota lembaga negara yang harus melalui fit and proper test di DPR seperti KPU dan KPK" "Cukup di DPR," ujarnya singkat.

 

Ade menegaskan, kewenangan presiden dalam me-reshuffle kabinetnya tidak akan sama sekali dicampuri setgab. "Itu urusan presiden," tegasnya. (bay/pri/c5/agm)