Rapat Resmi, Anggota DPR Sebut Menteri Rini Plin-plan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno akhirnya memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi VI DPR.

Rapat kali ini membahas mengenai laporan realisasi anggaran 2014 serta rencana program kerja Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2015 Kementerian BUMN.  

Namun di sela rapat, mantan Menteri Perindustrian itu juga dicecar soal rencana penjualan gedung BUMN yang pernah ia utarakan. Salah satunya dari, Anggota Komisi VI, Nasril Bahar. Ia meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menanyakan gagasan Rini yang sempat menjadi polemik itu.

"Kami ingin minta izin sebentar untuk klarifikasi terhadap statement bu menteri bulan lalu, yakni keinginan Menteri BUMN untuk menjual aset gedung. Tentu ini jadi bahan pemikiran untuk kami," ujar Nasril di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Menanggapi pertanyaan itu, Rini langsung membantahnya pernah berencana menjual Gedung BUMN. Ia berdalih, gedung yang berlokasi di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta itu hanya akan disewakan kepada Kementerian atau Lembaga yang belum mempunyai gedung sendiri.

"Bukan menjual gedung, tapi kami hanya ingin agar Kementerian BUMN memperoleh tambahan pendapatan untuk membiayai perawatan dan operasional gedung," jawabnya.

Selama ini, kata Rini beban operasional perawatan Gedung Kementerian sangat tinggi. Terlebih sistem listrik di Gedung BUMN menggunakan sistem sentral. Ditambah dengan jumlah karyawan BUMN yang hanya berjumlah sekitar 260 orang, sehingga menurut hematnya sayang bilang tidak difungsikan dengan baik.

"Perlu diperjelas kalau ada kesepalahpahaman. Letak Gedung Kementerian BUMN itu ada di ring 1, itu nggak bisa dijual ke swasta atau mana pun. Tujannya kami punya 22 lantai yang seluruh karyawan BUMN total 260 orang sehingga sangat tidak efisien. Kami bisa pakai tiga sampai lima lantai saja," papar dia.