RAPBD Mimika Rp. 1,4 Triliun

Pembahasan RAPBD tahun 2009 dimata Ivodius terkesan terlalu cepat dan  terburu-buru. Kondisi itu dipengaruhi oleh masalah waktu dan situasional. “Tahun ini berbeda. Satu per satu program kita bahas, apakah sesuai dengan RPJM yang sudah ditetapkan atau tidak. Apakah visi misi bupati sudah masuk atau belum, kalau belum akan kita masukkan,”jelas Ivodius.

 

Dikatakan, tidak adanya silva, maka diperlukan pos bantuan yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah. Dan untuk pos bantuan ini tidak perlu dijadikan polemik, karena semata-mata diperuntukkan untuk masyarakat. “Pos bantuan di setiap daerah harus ada untuk menjaga kas daerah agar tidak kosong,”paparnya sambari menambahkan, dengan penetapan APBD lebih cepat, maka Januari 2010 semua program pembangunan sudah bisa berjalan. (ckr/aj)