RAPBN 2011 Kurang Mendukung Kawasan Perbatasan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai nota keuangan pemerintah dalam RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan paripurna DPR, 16 Agustus lalu, terlalu mengedepankan pendekatan anggaran untuk mengatasi permasalahan di daerah. DPD mengusulkan agar seiring bertambahnya transfer dana dari pusat, pemerintah juga harus menyertainya dengan koordinasi yang baik antar-lembaga pemerintah.

Ketua Komite IV DPD RI, John Pieris, menyatakan, nota keuangan dan RAPBN 2011 itu masih perlu penajaman. "Terutama penajaman kebijakan dan program pembangunan dan pelaksanan yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yakni kesejahteraan dan percepatan pembangunan di daerah," ujar John Pieris dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/8).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus didukung secara integratif oleh banyak faktor yang memerlukan koordinasi banyak pihak. Tak hanya lembaga antar-pemerintah, tetapi juga dunia usaha.

Bahkan khusus daerah perbatasan, DPD juga memberi catatan khusus. Menurut Pieris, DPD belum melihat upaya maksimal pemerintah untuk membangun daerah perbatasan dan menjadikannya sebagai halaman depan NKRI.