RAPBN 2011 Kurang Mendukung Kawasan Perbatasan

"Karenanya DPD mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus pembangunan di perbatasan dan memaksimalkan peran dan fungsi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan daerah lain di Indonesia," cetusnya.

Lebih lanjut Pieris menegaskan bahwa dana transfer daerah tidak mengalami kemajuan, baik dalam jumlah dan mutunya, maupun dengan efektifitas pelaksanannya. "Dana transfer ke daerah belum berhasil meningkatkan kesejahteraan di daerah, terutama di daerah perbatasan, Kawasan Timut Indonesia dan daerah-daerah miskin," ulasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPD, Abdul Gafar Usman, menambahkan, pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lambat lantaran terhambatnya investasi. "akibat ketidakpastian dalam izin usaha, rusak dan minimnya infrstruktur pendukung dan terbatasanya pasokan energi dan listrik, serta terhambatnya pencairan anggaran," imbuhnya.(ara/jpnn)