RAPBN 2013 Rinci Pendanaan Inalum

Materi di RAPBN 2013 ini sejalan dengan pernyataan Menkeu Agus Martowardojo yang sebelumnya sudah menyebut pemerintah menyiapkan Rp7 triliun untuk pengambilalihan industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230.000-240.000 ton per tahun itu.

Pemerintah juga memberi sinyal bahwa nantinya saham Inalum yang sudah diambilalih dari NAA akan dijual lagi. Ini terlihat dari kalimat di dokumen RAPBN 2013, yang menyatakan, "Dari proses pengambilalihan PT Inalum tersebut, Pemerintah akan mendapat pengembalian atas penyertaan modal pada PT Inalum yang diperkirakan sebesar USD402 juta dan diperkirakan dapat diterima pada tahun 2013."

Hanya saja, tidak disinggung mengenai pola share saham dengan pemda. Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Irmadi Lubis, mengatakan, ketentuan di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sebenarnya sudah bisa menjadi acuan berapa mestinya jatah saham maksimal yang bisa diteriakkan pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota.

Mengapa Irmadi Lubis menggunakan UU BUMN dalam melihat polemik jatah saham Inalum untuk pemda? Ini karena politisi dari Siantar itu sangat yakin, bahwa pasca 2013 mendatang, Inalum akan dikelola oleh BUMN.