RAPBN 2013 Rinci Pendanaan Inalum
Siapkan Rp5 Triliun Lagi Buat Nasionalisasi
Rabu, 29 Agustus 2012 – 09:01 WIB
Lantaran pengelolanya BUMN maka saham mayoritas harus dikuasai oleh negara. "Nah, mayoritas itu kan paling sedikit 51 persen. Berarti kan pemda maksimal yang bisa didapat 49 persen. Ini ketentuan di UU BUMN itu," ujar Irmadi kepada koran ini kemarin.
Menkeu sendiri belum berani menyebutkan model pengelolaan Inalum pascaputus kontrak 2013, apakah dikelola BUMN atau non BUMN. Katanya, yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan agar Inalum diambil alih 100 persen oleh pemerintah.
"Yang utama adalah kembali dulu ke pemerintah secara penuh, soal apakah akan diberikan opsi kepada BUMN ataupun non-BUMN itu nomor dua," kata dia beberapa waktu lalu.(sam/jpnn)
JAKARTA -Proses negosiasi antara pemerintah RI dengan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA)terkait berakhirnya masa kontrak pengelolaan PT Indonesia
BERITA TERKAIT
- Pengamat: Prabowo Bisa Mengajukan Penundaan PPN 12 Persen dalam APBNP 2025
- ASDP Catat Lebih dari 1.400 Kendaraan Menyeberang menuju Pulau Samosir Libur Nataru 2024-2025
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Dukung Reformasi Berkelanjutan di Bea Cukai, Bappisus Tekankan Pentingnya Kolaborasi
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor