RAPBN 2021, Muhaimin Iskandar: Pemulihan Ekonomi Harus Memprioritaskan Masyarakat Menengah ke Bawah
jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan rapat paripurna DPR pada 14 Agustus 2020 secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural.
Tujuannya untuk meningkatan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transformasi digital. Yang tidak kalah penting juga adalah mengantisipassi perubahan demografi.
Dengan modal itu semua ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Target pertumbuhan tersebut sesungguhnya memang berat tetapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumber daya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, A. Muhaimin Iskandar, menilai RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi.
Namun, Muhaimin mengingatkan agar kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.
“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset,” tegas Gus AMI, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia.
Menurutnya, pengarusutamaan pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.
Muhaimin mengingatkan agar kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?