JPNN.com 
RAPBN 2022, Pemulihan dan Keberlanjutan ke Depan
Oleh: MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI
Hanya infrastruktur yang top prioritas yang bisa dilanjutkan pembangunannya; menopang ekspor, produktivitas KEK, transformasi bisnis UMKM, peningkatan sektor primer seperti pangan dan energi, pemulihan kesehatan rakyat akibat pandemi, dan penguatan pendidikan vokasi.
Dengan efisien belanja negara tersebut maka saya mengusulkan pendapatan negara Rp. 1.802,18 triliun yang ditopang dari penerimaan perpajakan Rp. 1.481,08 triliun, PNBP Rp. 320 triliun dan hibah Rp 1,1 triliun.
Belanja negara Rp. 2.510 triliun yang dipergunakan untuk belanja pusat Rp. 1.714 triliun, transfer ke daerah dan desa Rp. 796, sehingga defisit APBN menjadi Rp. 707,82 PDB atau 4,2%.
Porsi defisit RAPBN 2022 yang lebih rendah dari tahun ini akan memudahkan pemerintah untuk softlanding di tahun 2023, agar bisa kembali ke defisit APBN maksimal 3% PDB.
Lebih penting lagi pemerintah tidak mengalami tekanan fiskal yang berkelanjutan, dan mewariskan kelonggaran fiskal bagi pemerintahan selanjutnya, paska 2024.(***)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Pandemi Covid19 masih menjadi sumber ketidakpastian ekonomi, terutama dalam menyusun asumsi ekonomi makro tahun 2022.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Jelang Pencoblosan Pilkada, PDIP Jatim Minta Cakada Bisa Ikut Mengawal Suara
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
