Rapim TNI Tetapkan Sebelas Program Kerja Prioritas Tahun 2020

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, menutup secara resmi Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2020, bertempat di  GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu malam (29/1/2020)

Rapat Pimpinan TNI tahun 2020 membahas tentang pelaksanaan capaian progam kerja di tahun 2019 dan menetapkan prioritas program kerja di tahun 2020. Panglima TNI menyampaikan penetapan 11 Program Prioritas TNI yang dirancang untuk dapat menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas TNI ke depan.

Sebelas program prioritas tersebut antara lain revitalisasi dan percepatan program-program Minimum Essential Force (MEF); penyempurnaan Dokrin TNI dan Angkatan; penyempurnaan organisasi TNI; pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI; pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung; pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT); pembangunan TNI AU untuk mencapai air supremacy atau air superiority; pembentukan Pasukan Khusus Tri Matra; pengembangan Sistem Operasi Tri Matra yang berbasis teknologi berkemampuan Network Centric Warfare; penguatan diplomasi militer dan peningkatkan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional; serta sistem pengadaan Alutsista berbasis Effect-Based and Interperability.

Pencapaian MEF (Minimum Essencial Force) pada akhir tahun 2019 secara fisik MEF telah mencapai rata-rata sebesar 63,19% dan dari target akhir MEF pada tahun 2024. Sementara berdasarkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tahun 2019 TNI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian tersebut menjadi tantangan untuk dapat mengoptimalkan dan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan menerapkan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan.

Untuk pelaksanaan tugas TNI di tahun 2020, Panglima TNI menegaskan bahwa stabilitas pertahanan dan keamanan masih menjadi prioritas melalui peningkatan kekuatan, penguatan kemandirian pertahanan dan penguatan kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar, dengan terus mengefektifkan gelar operasi TNI di seluruh wilayah NKRI.

Selanjutnya dalam penanggulangan bencana alam menjadikan tantangan bagi TNI untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal melalui penguatan peran PRCPB untuk mengatasi lebih dari 2 (dua) trouble spots bersinergi dengan BNPB dan berbagai instansi terkait serta komponen bangsa lainnya.

Selain itu, dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020 di 270 daerah yaitu 9 Pilkada Gubernur, 224 Pilkada Bupati dan 37 Walikota, maka TNI berkewajiban turut menjaga stabilitas keamanan nasional dalam bentuk perbantuan kepada Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga netralitas TNI.

Dalam pelaksanaan tugas agar ditingkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini dalam upaya penanggulangan aksi terorisme, faham komunisme dan radikalisme serta gerakan separatis bersenjata dengan langkah-langkah yang profesional dan proposional.