Rapimnas Golkar, Respon Keinginan Daerah

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa niatan DPP  memang  soal capres itu akan dibahas setelah pemilu legislatif. Sebab, Partai Golkar  akan melihat dulu posisinya di pemilu legislatif yang akan terefleksikan di parlemen. "Namun yang pasti, Rapimnas berdasarkan kewenangannya bisa memutuskan soal capres," katanya.   

Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu yang juga akan menjadi  agenda rapimnas, kata penanggung jawab materi organisasi Rapimnas ini, adalah pandangan Partai Golkar terhadap UU Pilpres. Saat ini, Fraksi Partai Golkar sudah turun dari syarat pengajuan calon yang tadinya 30 persen kursi menjadi 25 persen kursi.

Mengenai rangkap jabatan, Syamsul Bachri berpandangan jal itu tidak perlu dipersoalkan. Artinya, jabatan ketua umum partai tak perlu dilepaskan kalau menjadi presiden. Sebab, manajemen partai beda dan manajemen negara juga beda.

Terpisah, Wasekjen DPP Partai Golkar, Rully Chaerul Azwar menegaskan, kalaupun sampai ada desakan-desakan dari daerah, DPP memang akan merespon. Tapi, itu akan ditampung saja untuk menjadi bahan masukan bagi DPP untuk selanjutnya dibawa ke Rapimnas khusus.  "Ini dimaksudkan agar fokus kita tidak terpecah, sehingga pembahasan tetap pada pemenangan pemilu. Belum sampai pada penyebutan nama capres," katanya.