Rapimnas Golkar, Respon Keinginan Daerah
Kamis, 16 Oktober 2008 – 19:45 WIB
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa niatan DPP memang soal capres itu akan dibahas setelah pemilu legislatif. Sebab, Partai Golkar akan melihat dulu posisinya di pemilu legislatif yang akan terefleksikan di parlemen. "Namun yang pasti, Rapimnas berdasarkan kewenangannya bisa memutuskan soal capres," katanya.
Baca Juga:
Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu yang juga akan menjadi agenda rapimnas, kata penanggung jawab materi organisasi Rapimnas ini, adalah pandangan Partai Golkar terhadap UU Pilpres. Saat ini, Fraksi Partai Golkar sudah turun dari syarat pengajuan calon yang tadinya 30 persen kursi menjadi 25 persen kursi.
Mengenai rangkap jabatan, Syamsul Bachri berpandangan jal itu tidak perlu dipersoalkan. Artinya, jabatan ketua umum partai tak perlu dilepaskan kalau menjadi presiden. Sebab, manajemen partai beda dan manajemen negara juga beda.
Terpisah, Wasekjen DPP Partai Golkar, Rully Chaerul Azwar menegaskan, kalaupun sampai ada desakan-desakan dari daerah, DPP memang akan merespon. Tapi, itu akan ditampung saja untuk menjadi bahan masukan bagi DPP untuk selanjutnya dibawa ke Rapimnas khusus. "Ini dimaksudkan agar fokus kita tidak terpecah, sehingga pembahasan tetap pada pemenangan pemilu. Belum sampai pada penyebutan nama capres," katanya.
JAKARTA - Meski Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tidak akan memutuskan soal calon presiden, tetapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tetap
BERITA TERKAIT
- Seleksi Capim KPK Ketat, Pansel: Banyak yang Bagus
- Sediakan Transportasi Gratis bagi Atlet, Kadishub: PON XXI Harus Dongkrak Pariwisata Sumut
- Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jateng Terima Dana Insentif Fiskal Rp 5,6 M
- Bareskrim Sita Aset Terpidana Narkoba Hendra Sabarudin Sebesar Rp 221 Miliar
- Tanggapi Polemik Soal Jet Pribadi, Alvin Lim Singgung Nama Mahfud MD
- Istana Bantah Isu Kaesang Bermewah-mewahan dan Dapat Fasilitas Jet Pribadi