Rapimnas Golkar Tampung Wacana Capres
Keputusan Akhir Tetap di Rapimnas Khusus
Selasa, 14 Oktober 2008 – 20:35 WIB

Rapimnas Golkar Tampung Wacana Capres
JAKARTA – Rapimnas Partai Golkar yang bakal digelar 17 hingga 20 Oktober nanti akan berusaha menampung wacana tentang calon presiden dan wakil presiden. Namun demikian, soal capres/cawapres akan dibahas secara khusus di Rapimnas Khusus Partai Golkar. Hal senada disampaikan pula Sekjen DPP Golkar, Soemarsono. Ia menegaskan bahwa Rapimnas Golkar akan membicarakan strategi pemenangan pemilu legislatif. ''Boleh-boleh saja berwacana seperti itu Itu sah-sah saja. Namanya juga Rapimnas. Tetapi agenda Rapimnas adalah Pemilu legislative," tandasnya.
Wakil Sekjen DPP PG, Rully Chairul Azwar, menyatakan bahwa Rapimnas besok tidak menagendakan pembahasan Capres/cawapres. "Tapi DPP PG juga tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya usulan-usulan pembahasan capres PG. Kita akan menampung setiap masukan dan wacana capres, dan itu akan menjadi rekomendasi dalam Rapimnas khusus,'' kata Rully, kepada wartawan, Selasa (14/10) di Jakarta.
Baca Juga:
Rully kembali menegaskan bahwa agenda Rapimnas kali ini adalah pembahasan tentang Pemili Legislatif. Selain itu, katanya, Golkar juga konsisten dengan keputusan Rapimnas 2007 lalu bahwa soal capres PG akan dibahas setelah pemilu legislatif (Pileg).
Baca Juga:
JAKARTA – Rapimnas Partai Golkar yang bakal digelar 17 hingga 20 Oktober nanti akan berusaha menampung wacana tentang calon presiden dan wakil
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD