Rapor Calon Dirjen Pajak Dicap Merah

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, mendesak KPK dan PPATK segera melakukan tracking terhadap sejumlah calon direktur jenderal pajak yang sudah masuk ke tim panitia seleksi.

"KPK tidak boleh membiarkan calon dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut, lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, Kamis (1/1).

Seperti diketahui, berdasarkan seleksi final Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak),  Kemenkeu yang dipublikasi melalui Pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014, telah meloloskan 7 calon. Namun masih ada pertanyaan publik karena sejumlah nama yang dinilai sangat layak karena memiliki track record bagus justru tidak diloloskan.

"Pansel harus terbuka mengapa nama-nama tersebut tidak diloloskan. Pansel harus jelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," pintanya.

Bamsoet mengatakan, Komisi III juga telah menerima masukan dari  Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, terkait rekam jejak sejumlah calon yang berdasarkan penelitian lembaga itu, tidak begitu bagus.

Adapun rapor merah rekam jejak 7 calon yang diloloskan Pansel menurut Forum Peneliti Pajak Berkeadilan adalah, Catur Rini Widosari tidak pernah menjabat Kanwil DJP, sehingga tidak memiliki wawasan tentang target penerimaan pajak.

"Ada isu miring yang bersangkutan terlibat kasusnya Gayus. Kemudian Sigit Priadi P, diduga memiliki sejumlah aset miliaran rupiah, sementara dirinya hanya PNS. Namun berdasarkan LHKPN, dia mempunyai properti puluhan miliar di Jakarta," ujar Bamsoet menyebut data Forum Peneliti Pajak Berkeadilan.

Nama-nama calon berikutnya adalah Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak. Sehingga dicurigai bisa ada konflik kepentingan. Lalu, Puspita Wulandari, diduga memiliki rekening tidak wajar. Puspita sangat dekat dengan petinggi di pemerintahan dan memiliki jaringan ke pimpinan parpol.