Rapor Jeblok DPU DKI Menuai Sorotan

Walaupun diakui bahwa alokasi anggaran swakelola itu diperuntukan memperbaiki jalan rusak. Namun sayangnya, kerusakan di ruas jalan selalu terulang. Seharusnya perbaikan jalan dilaksanakan secara permanen, sehingga bisa dipastikan ketahanan dari penggunaan aspal dan bahan penambal jalan. “Misalnya jalan bolong sedikit ditambal, lalu bolong lagi. Lah ini kan jadinya proyek terus menerus. Harusnya tidak boleh. Mereka harus bisa prediksi perbaikan jalan itu daya tahannya sampai kapan,” tandas Sanusi.

Melihat kondisi kerusakan jalan yang terus meluas dan penanganan banjir yang tidak maksimal, Sanusi berkesimpulan bahwa pemberian amanah kepala DPU kepada Manggas Rudi Siahaan merupakan hal yang keliru. “Menurut saya, salah pilih orang. Padahal track record sewaktu dia di Dinas Pendidikan DKI saja sudah jelek, ini semakin menambah masalah. Kami nggak yakin penyerapan anggaran Dinas PU bisa 50 persen,” sergah dia.

Melihat kinerja tersebut, Sanusi kawatir bisa berimbas pada penilaian kinerja Gubernur Jokowi. Karena keberhasilan pembangunan Ibukota dilihat dari jumlah penyerapan anggarannya. “Saya ingatkan PU, masyarakat sekarang sudah pintar. Kalau ada yang meninggal akibat kecelakaan jalan berlubang, PU bisa dituntut, bisa dipidana,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Hidayat AR Yasin. Menurut dia, kinerja DPU DKI tahun 2013 mengalami kemerosotan tajam. Sehingga dirinya berharap agar Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok memperhatikan kinerja instansi tersebut. “Rapor Dinas PU sangat jeblok,” tegasnya.