Rapor Merah Buat Mendiknas

“Secara umum usulan kemdiknas tidak menjawab masalah mendasar pendidikan,” ujarnya. Sebagai contoh adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. Di satu sisi, hal ini diakui dapat mempermudah sekolah dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Namun, mendiknas lupa bahwa berbagai masalah mendasar seperti ketersediaan gedung sekolah dan kondisi fisik sekolah yang belum memadai masih membelit negeri ini.

Bahkan, banyak sekolah di daerah yang tidak memiliki listrik dan komputer “Kalaupun punya komputer, gurunya tidak mengerti cara mengoperasikan,” kata Ade. Karena itu, apabila program ini tidak diiringi upaya perbaikan infrastruktur dasar, program internet masuk sekolah diprediksi akan mogok di tengah jalan.

Lody Paat, dari Forum Kajian Pedagogik Transformatif Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menambahkan, masalah mendasar berupa aksesibilitas atau keterjangkauan pendidikan bagi semua masyarakat. Lody menilai, akses pendidikan dasar sebagaimana dituangkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun belum mencapai seratus persen dan tidak seluruhnya gratis. Seharusnya, kata dia, wajib belajar ini gratis dan diupayakan untuk terus ditingkatkan sampai ke tingkat SMA.

Jika melihat aspek fisik, kondisi bangunan sekolah pun masih memprihatinkan. “Di Jakarta saja, bangunan WC murid masih memprihatinkan. Apalagi di pelosok-pelosok. Ini kita belum bicara kualitas,” ujarnya. Koalisi Pendidikan menyampaikan hasil evaluasi ini bukan bermaksud untuk mengkudeta M Nuh melainkan hanya memberi masukan kritis demi perbaikan ke depan. “Ini bukan kudeta. Masih ada waktu tiga tahun lagi. Kita berharap dalam tiga tahun ke depan, program yang dijalankan mendiknas dapat lebih bermakna,” timpal Ade.(rnl/jpnn)