Rapor Merah versus Ambisi Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Genderang perseteruan antara  Partai Golkar versus  Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin kencang. Pemicunya adalah adanya desakan reshuffle kabinet yang dilontarkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso terhadap menteri yang diberi rapor merah oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kini, kedua partai koalisi ini malah balik mempertanyakan kualitas para menteri dari Partai Golkar yang juga ikut duduk di Kabinet Indonesia (KIB) jilid II.

“Kalau memang ada reshuffle, belum tentu itu dikenakan pada menteri PAN. Bisa saja yang terkena justru dari Golkar. Sekarang yang menjadi pertanyaan memangnya kinerja dari Golkar cemerlang apa?” kata politisi PAN Teguh Juwarno, dengan nada bertanya.

Menurut Teguh , pihaknya tidak mempermasalahkan usulan Priyo tersebut. Namun, dia mengingatkan hal itu adalah hak prerogatif presiden. Teguh yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR meminta agar Presiden SBY tidak hanya mengandalkan hasil kajian UKP4. “Kalau Presiden mau obyektif, presiden juga harus mendengar publik itu bagaimana mempersepsi menteri-menterinya,” ujar mantan presenter salah satu stasiun tv swasta nasional itu.

:TERKAIT Teguh mengatakan, penilaian yang diberikan UKP4 itu tidak sepenuhnya dipersepsikan sama oleh masyarakat. Karenanya, Teguh masih optimis kalau penilaian masyarakat terhadap meteri yang berasal dari PAN seperti Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan masih baik.

“Parameter persepsi masyarakat juga menjadi penilaian terhadap kualitas kinerja seorang menteri.  Yakni, dimana manfaat dari kinerjanyanya dirasakan oleh masyarakat. Jadi, laporan UKP4 itu menurut saya sebagai pemicu agar para menteri bisa bekerja lebih baik lagi. Bukan menjadi dasar untuk dilakukan reshfulle,” tukasnya.