Rapor Merah versus Ambisi Reshuffle Kabinet

Mahfudz melihat hal ini karena adanya masalah internal Golkar. Supaya tidak terlihat sedang bermasalah, Golkar mencari cara lain untuk mengusulkan penggantian menterinya yakni melalui reshuffle kabinet. “Jadi evaluasi dari UKP4 dijadikan pintu masuk,” terang Mahfudz.

Menurut Mahfudz kalau tanpa latar belakang politis tidak mungkin Golkar melempar isu reshuffle kabinet. Pasalnya reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden. “Soal menteri ada yang merah rapornya biarkan jadi urusan presiden dengan menteri yang bersangkutan,” tutupnya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan agar dilakukan reshuffle kabinet berdasar laporan UKP4. Dari laporan UKP4 tercatat 49 sub kementerian dari 3 kementrian yakni Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah. (dil)