Rasain! Tak Ada KJP untuk Pelajar Tukang Tawuran
"Tawuran yang terjadi sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan," ujarnya.
Soni menambahkan, untuk solusi jangka panjang bisa dilakukan dengan penataan ulang kawasan. Terlebih, daerah tersebut juga akan dijadikan sebagai kawasan transportasi terpadu.
"Rencananya, di kawasan Manggarai akan dibangun transportasi terpadu. Mulai dari kereta api, Transjakarta, Light Rail Transit (LRT) dan serta Mass Rapid Transit (MRT)," tandasnya.
Sementara itu, Sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar mengatakan, pencabutan KJP bagi pelaku tawuran kurang mendidik.
Dia menilai, seharusnya pencabutan KJP bagi siswa yang bermasalah dalam rangka mendidik bukan menghukum.
”Akan lebih baik, kalau didahului kajian yang mendalam supaya diketahui apa penyebab utamanya mereka terlibat tawuran. Kalau tidak mau melakukan kajian karena lama, sementara harus diambil keputusan secara cepat, maka sejatinya diberi peringatan setelah mereka yang terlibat tawuran dipanggil dalam suatu pertemuan yang dihadiri orangtua siswa,” paparnya.
Setelah pertemuan, lanjutnya, siswa lalu diberi peringatan tertulis dan diberitahu jika melakukan tawuran sekali lagi, maka KJP akan dicabut. ”Inilah cara yang mendidik dan mengayomi siswa yang bermasalah karena terlibat melakukan tawuran bukan langsung menghukum,” pungkasnya. (wok)
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede meminta instansi terkait mensosialisasikan kebijakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang
Redaktur & Reporter : Adil
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Bank DKI Disomasi Terkait Pengambilalihan Aset di Jalan Wijaya
- Tarif Transjakarta, LRT, MRT Hanya Rp 1 pada Hari Pelantikan Presiden
- Aset Peruri Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya, Apa Saja?
- Dorong Inklusi Keuangan, Bank DKI Gandeng Abang None Jakarta
- KJP Pelajar yang Melakukan Pembacokan di Kalideres Bakal Dicabut