Rasialisme dan Politik Luar Negeri Indonesia di Pasifik: Teman atau Lawan?

Publik di Tanah Air segera merespons dengan cara menyerang hingga mengancam akan meng-hack situs resmi pemerintahan Vanuatu dengan alasan telah berani mengutak-atik Papua yang adalah bagian sah dari Indonesia.

Sebenarnya ini bukan kali pertama Vanuatu melakukannya. Sejak 2016, Vanuatu konsisten dengan sikapnya terhadap Papua dengan membantu gerakan separatis Papua di luar negeri yang disebut United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

Apa motivasi Vanuatu melakukan semuanya ini? Mengapa Vanuatu konsisten terus melakukannya dan mendukung gerakan pemisahan Papua dari Indonesia?

Jika kita menengok ke belakang, maka kita akan mendapati fakta yang menarik. Dukungan Vanuatu kepada Papua bukan sebuah hal yang datang secara tiba-tiba.

Sejarah mencatat dukungan negara kecil di kawasan Pasifik Selatan ini telah dimulai sejak Pepera 1969, bahkan sebelum Vanuatu merdeka dari Inggris dan Prancis dan Inggris pada 1981.

Vanuatu menolak hasil Pepera 1969 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia. Vanuatu bahkan meminta International Court Justice (ICJ) untuk meninjau kembali hasil Pepera 1969 dengan alasan adanya kecurangan Indonesia dan pihak Barat yang ingin mengeruk hasil kekayaan negeri Melanesia itu.

Vanuatu juga meminta agar diadakannya Pepera ulang. Sejak saat itu, dukungan Vanuatu bagi Papua selalu menjadi prioritas negara itu entah siapa saja yang akan memimpin negara tersebut.

Samudera Pasifik sendiri adalah rumah bagi 3 etnik utama, yakni Micronesia, Melanesia, dan Polinesia. Saat ini terdapat dua organisasi utama yang beranggotakan semua negara-negara Pasifik, yang terbentang dari bagian utara hingga selatan.