Rasionalisasi Dijalankan, Gejolak Bisa Jadi Kenyataan

jpnn.com - BANJARMASIN – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel M Thamrin meminta KemenPAN-RB memikirkan masak-masak wacana rasionalisasi pegawai negeri sipil.

Menurut Thamrin, rasionalisasi bisa memberikan dampak buruk bagi Pemerintah Provinsi Kalsel. Salah satunya ialah Kalsel bakal kekurangan pegawai.

"Yang pegawai honorer saja banyak yang belum diangkat, ditambah lagi ribuan PNS dirumahkan. Dikhawatirkan akan ada gejolak," kata Thamrin pada Radar Banjarmasin, Rabu (16/3) kemarin.

Thamrin mengungkapkan, ada ribuan PNS di Kalsel yang mengantongi kualifikasi pendidikan SMA. Rata-rata terdapat 30 persen PNS lulusan SMA di setiap kabupaten/kota.

"Contohnya saja Pemprov Kalsel. Dari 6.500 PNS, sebanyak 2.300 di antaranya lulusan SMA," ujar Thamrin.

Thamrin sadar bahwa rasionalisasi bertujuan meningkatkan kompetensi kerja PNS, mendorong efisiensi belanja pegawai dan menguatkan kapasitas fiskal negara. "Tapi jika kebijakan ini direalisasikan, maka diperkirakan terdapat ribuan PNS yang dirumahkan," tegas Thamrin. (ris/by/ran/jos/jpnn)