Rasionalisasi PNS, Kepala Daerah Diminta Jangan Takut
jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan rasionalisasi akan berdampak besar bagi PNS terutama di daerah. Wajar bila banyak kepala daerah yang was-was dengan penerapan kebijakan tersebut.
Membaca situasi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, seluruh kepala daerah tidak perlu takut dan khawatir dengan kebijakan rasionalisasi. Sebelum mencapai rasionalisasi, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati.
"Jadi bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, khususnya bupati dan walikota tidak perlu khawatir. Silakan lakukan audit organisasi dan petakan pegawainya masing-masing. Baru kemudian dianalisis, berapa kebutuhan pegawai serta bagaimana kemampuan APBD untuk membiayainya," terang Menteri Yuddy, Kamis (17/3).
Menurutnya, daerah yang komposisi belanja pegawainya lebih besar daripada belanja publik, bahkan ada yang sampai menembus 70 persen, masuk dalam kategori tidak aman karena akan mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan.
"Untuk memperbaiki jalan, memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang bagus, serta layanan dasar lainnya tidak akan mampu. Pembangunan daerahnya pasti terhambat," tutur Yuddy.
Karena itu, bagi pemerintah daerah yang belanja pegawainya tambun agar mengevaluasi diri dan jangan berpikir menambah terus formasi. Menteri Yuddy menegaskan, bagi daerah yang belanja pegawainya lebih besar dari belanja publik, pemberian formasi pegawainnya benar-benar dilakukan secara ketat.
Kebijakan rasionalisasi pegawai ini rencananya akan dilaksanakan mulai 2017. "Desainnya sedang kami siapkan, berbagai dampaknya pun tengah kami hitung dan kami antisipasi. Insya Allah akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kinerja pemerintahan, serta tidak akan menimbulkan kegaduhan," tutur Yuddy.
Sebelumnya, Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, secara teknis pihaknya akan mengeluarkan aturan agar pemerintah daerah memetakan SDM di masing-masing daerahnya.
JAKARTA--Kebijakan rasionalisasi akan berdampak besar bagi PNS terutama di daerah. Wajar bila banyak kepala daerah yang was-was dengan penerapan
- Ribuan Warga Memeriahkan Gebyar Budaya, Husain Alting Sjah Ingatkan Perdamaian di Atas Segalanya
- Kemenko PMK Melakukan Penguatan Pemberdayaan Perempuan di Desa
- Tim Gabungan Sita 7 Unit Hp, 10 Paku & 20 Korek Api di Lapas Narkotika Muara Beliti
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
- Wamentan Sudaryono: Penyaluran Pupuk Langsung kepada Petani adalah Komitmen Presiden Prabowo
- Mendes Yandri Ajak Warga Desa Fokus Kembangkan Produk Lokal