Rasionalisasi PNS, Kepala Daerah Diminta Jangan Takut

Pemetaan itu mulai dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan. Pemda juga akan diminta untuk melakukan pemetaan kompetensi dan kinerja SDM daerahnya sebagai bahan untuk mengetahui posisi dari masing-masing SDM.

Dalam penataan SDM ASN, ujar Setiawan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, bagi aparatur yang qualified dan kompeten agar dipertahankan dan dikembangkan. Kedua, bagi aparatur yang tidak qualified tetapi kompeten agar didorong untuk mengikuti pendidikan formal atau dimutasi/diredistribusi.

Ketiga, bagi aparatur yang qualified tetapi tidak kompeten diharapkan untuk diikutsertakan diklat teknis atau dimutasikan sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan keempat, yakni bagi aparatur yang berada dikuadran IV atau tidak qualified dan tidak kompeten diberikan tawaran untuk mengambil pensiun dini.

“Agar benar-benar tepat sasaran, rencana kebijakan rasionalisasi pegawai ini terus kami kaji dan dalami. Semua ini ada tahapannya dan akan dilakukan verifikasi," katanya.

Setiawan membandingkan China yang telah berhasil menurunkan jumlah pegawai sekitar 30 persen dari tahun 1997 sampai 2000. Penurunan ini dimulai dengan penataan kelembagaan, yakni pengurangan  sekitar 30 persen lembaga di tingkat pusat dan 20 persen lembaga di tingkat provinsi.

"Tiongkok berhasil mengurangi 47 persen jumlah pegawai negerinya, dari sekitar 8 juta menjadi 4 juta pada tahun 2000," imbuh Setiawan. (esy/jpnn)