Rasionalisasi Tanpa Rumahkan PNS? Kata DPR, Begini Caranya

jpnn.com - JAKARTA - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan rasionalisasi terhadap 1,3 juta lebih PNS yang menduduki jabatan fungsional umum (JFU) ternyata belum disampaikan kepada DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai rencana tersebut bisa membuat resah pegawai di seluruh Indonesia. Karena itu, ia menyarankan supaya pemerintah melakukan rasionalisasi tanpa merumahkan pegawai. Bagaimana caranya?

Politikus Gerindra itu menuturkan bahwa saat ini banyak daerah mengalami kekurangan pegawai. Nah, rasionalisasi bisa dilakukan dalam konteks menata ulang penempatan dan penyebaran PNS secara nasional. 

"Lebih baik Kemenpan bikin terobosan dalam rangka rasionalisasi,  cukup dengan mengatur distribusi, penyabaran merata sesuai kebutuhan masing-masing kementerian lembaga dan daerah," kata Riza, menjawab JPNN.com, Selasa (8/3).

Hal tersebut menurut Riza, dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja PNS itu sendiri. Dengan cara ini maka tidak ada pegawai yang dirumahkan. Karena faktanya, banyak daerah justru kekurangan pegawai.

Namun demikian, pihaknya masih ingin mengetahui seperti apa konsep pemerintah merasionalisasi PNS dengan dalih mengurangi beban APBN. Sebab, yang baru-baru ini disepakati di komisi II, hanya masalah pengangkatan honorer K2 jadi pegawai. (fat/jpnn)