Rasis dan Diskriminatif didenda Rp 500 juta

JAKARTA - Rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (28/10), mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menjadi UU. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas RUU tersebut, Murdaya Poo, dalam keterangannya mengatakan, RUU ini punya semangat untuk mencegah konflik yang dipicu persoalan ras dan etnis.

"Di Indonesia, pluralitas masyarakat sangat menonjol, bukan saja terkelompok berdasarkan ras dan agama, tetapi juga dalam kelompok etnis. Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan seperti budaya, agama, ras dan etnis, sangatlah berpotensi menimbulkan konflik," papar Murdaya Poo di forum paripurna DPR, Selasa (28/10).

UU yang disahkan ini terdiri dari 9 bab dan 23 pasal. Antara lain mengatur tentang hal-hal yang tergolong tindakan diskriminatif, pemberian perlindungan dan jaminan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada seluruh warga negara, model pengawasannya, serta mengatur mengenai hak, kewajiban, dan peran serta warga negara dalam membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

Hal lain yang menarik, di pasal 13 UU tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Gugatan bisa diajukan secara perseorangan ataupun secara bersama-sama.