Ratu Atut Merasa Dinastinya tak Langgar Konstitusi
jpnn.com - JAKARTA - Ratu Atut Chosiyah merasa tidak ada yang salah dengan politik dinasti dia bangun di Provinsi Banten. Alasannya, para petinggi dari keluarga besar Atut dipilih sesuai dengan proses konstitusi.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Fitron Nur Ikhsan.
Ia mencontohkan adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany yang terpilih menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Sebelum terpilih kemenangan Airin sempat digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi, klaimnya, semua melalui tahapan sesuai yang diatur di peraturan perundang-undangan.
"Kita kan melihat sesuatu yang kita simpulkan sebagai dinasti ini di etalase yang sudah jadi. Keluarga Atut ikut proses konstitusi. Semua klausul dalam pemilukada sudah diikuti," kata Fitron dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10).
Ia menuturkan, Atut pernah mengeluh soal pandangan negatif terhadap dinasti politik yang dibangunnya di Banten. "Bu Atut sering bilang, "berikan celah sedikit saja secara konstitusional saya diperlakukan adil"," kata Fitron menirukan omongan bosnya.
Menurut Fitron, tidak ada yang salah dengan dinasti kekuasaan yang dibangun di Banten. Sebab, konstitusi tidak ada larangan bagi keluarga incumbent untuk maju menjadi kepala daerah.
"Kalau terkait dinasti kita semua harus lebih bijak karena konstitusi di negara kita enggak melarang," kata Fitron. (gil/jpnn)
JAKARTA - Ratu Atut Chosiyah merasa tidak ada yang salah dengan politik dinasti dia bangun di Provinsi Banten. Alasannya, para petinggi dari keluarga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ivan yang Suruh Siswa Menggonggong Dapat Kejutan dari Tahanan Polrestabes Surabaya
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan