Ratu Hemas: DPD Mengawal Pembangunan Menuju Peradaban Bahari

jpnn.com - AMBON – Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas laut dan memiliki potensi sumber daya yang mampu menyejahterakan bangsa di bidang maritim. Namun, sampai saat ini, arah pembangunan di bidang maritim masih belum maksimal. Hal ini dampak dari pembangunan yang masih memfokuskan pada wilayah daratan.

Karena itu, perlu melakukan perubahan arah pembangunan menuju kebudayaan bahari dengan mengoptimalkan kekayaan lautan di Indonesia.

“Bersama DPD RI, saya akan terus mendorong arah pembangunan tidak hanya pada wilayah daratan, tetapi juga wilayah maritim yang merujuk pada pembangunan kebudayaan bahari,” kata Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, Minggu (11/10) saat diskusi dengan tema “Mendayagunakan Potensi Maritim, Langkah Membangun Peradaban Bahari.”

Menurut Ratu Hemas seperti dilansir dalam siaran pers Humas Setjen DPD RI, perubahan pembangunan harus mengarah pada kebudayaan bahari yang mengoptimalkan kekayaan lautan di Indonesia. Indonesia, kata dia, berada pada kebudayaan bahari, sehingga apa yang menjadi potensi dalam bidang maritim dapat digunakan untuk membangun peradaban bahari.

Senator dari Provinsi DI Yogyakarta ini, menilai kebijakan pemerintah saat ini masih berpihak kepada daratan. Akibatnya, pembangunan Indonesia sebagai poros maritim masih jauh dari harapan.

Ratu Hemas secara khusus menyoroti daerah Indonesia bagian timur yang memiliki potensi maritim tapi belum tersentuh oleh pembangunan. Ia menyebutkan, Provinsi Maluku yang penuh dengan potensi di bidang maritim, mestiya harus dibangun ke arah pembentukan peradaban dan kebudayaan bahari.

Senada dengan GKR Hemas, Senator asal Propinsi Maluku Profesor John Pieris mengungkapkan bahwa alokasi angaran dalam APBN harus digeser ke arah timur, karena daerah timur mempunyai potensi sumber daya dan kekayaan alam yang belum tersentuh oleh pembangunan.

Untuk dapat membangun Indonesia bagian timur terutama Maluku, menurut John Pieris, perlu mendorong adanya peran serta dan tanggung jawab dari semua pihak secara kolektif untuk dapat mengawal dan mewujudkan pembangunan di Maluku.(fri/jpnn)