Ratusan Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati

Menurut Syaifullah, SK tersebut sangat penting bagi mereka. Karena menyangkut kesejahteraan para guru honor non kategori.
"SK sangat penting, karena dasar tersebut diperlukan agar sekolah bisa mengeluarkan dana BOS bagi tenaga honorer non kategori," jelasnya.
Selain itu kata dia, keberadaan SK juga menjadi syarat penerimaan berbagai tunjangan yang disediakan pemerintah pusat.
"Kami tidak meminta dari APBD. Kami meminta SK, karena syarat utama dikeluarkannya semacam nomor induk dari Kemendikbud, yang disertai berbagai tunjangan bagi guru honorer non kategori. Ini sumber dananya dari APBN, bukan APBD," terangnya.
SK Bupati itu juga sangat diperlukan untuk sertifikasi guru. Karena guru juga mesti memiliki sertifikat pendidik.
“Maksudnya guru yang minimal sarjana linier, namun juga untuk mengikuti sertifikasi tersebut kita harus memiliki SK dari Bupati," papar guru honorer dari Kecamatan Sajingan ini.
Dijelaskannya, ada lebih dari .1000 guru honorer non kategori di Sambas yang tidak memiliki SK Bupati.
Padahal keberadaan guru-guru ini memegang peran besar terhadap proses pencerdasan generasi bangsa dan peningkatan kualitas pendidikan di Sambas.
Ratusan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa, menuntut agar mendapatkan SK sebagai dasar untuk mendapatan hak-haknya sebagai pendidik.
- Begini Kebiadaban OPM terhadap Guru Honorer dan Nakes di Yahukimo
- Soal Bantuan untuk Guru Honorer Non-Sertifikasi, Begini Penjelasan Abdul Mu’ti
- Aturan Tunjangan Sertifikasi Langsung Ditransfer ke Rekening Bikin Guru Sumringah
- 5 Berita Terpopuler: TPG Guru Honorer Maret Rp 6 Juta, yang Sudah Calon PPPK Bagaimana? Coba Tanya Presiden
- Bukan Hanya soal Pengangkatan PPPK 2024, tetapi Honorer Tidak Turun ke Jalan
- Tunjangan 1,8 Juta Guru PNS, PPPK, dan Honorer Ditransfer Langsung ke Rekening