Ratusan Guru TKK Tuntut Jadi PNS

”Surat edaran itu bisa diartikan menutup kesempatan para guru honorer ini diangkat menjadi PNS,” ujarnya. Dalam surat edaran itu diakui Muhlis juga, guru honorer tidak dibiayai APBD atau APBN. Bahkan, Muhlis menduga ada unsur permainan dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang telah dilakukan Pemkot Bekasi.

Sayangnya, para pendemo tidak bisa bertemu dengan Plt Walikota Bekasi. Kepala BKD Kota Bekasi Kamaludin Jaini mengatakan, keputusan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS itu bukan dari Pemkot Bekasi, melainkan dari pemerintah pusat. Tapi memang membutuhkan persyaratan yang sudah ditetapkan. ”Verifikasi itu dari pusat bukan pemerintah daerah,” tandasnya. (dny)