Ratusan Honorer K2 Tuntut Kejelasan Nasib

BLANGPIDIE - Ratusan tenaga honorer Katagori Dua (K2) yang gagal menjadi CPNS di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (4/8) mendatangi kantor DPRK setempat. Kali ini mereka yang berjumlah 244 orang itu kembali mengadu nasib terkait masa depan yang belum jelas.
 
Dengan mengusung sejumlah poster yang salah satu bertuliskan "PNS harga mati", "K2 mendesak Pemkab Abdya untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)", mereka langsung berorasi di halaman gedung dewan yang meminta agar wakil rakyat itu peduli dan mau mewujudkan keinginan mereka untuk menjadi CPNS.

Pada saat yang bersamaan para anggota dewan beserta Ketua dan Wakil Ketua DPRK sedang mengadakan rapat tentang jadwal pembahasan KUA dan PPAS 2015. Usai menggelar rapat, wakil rakyat itu langsung menemui ratusan K2 di halaman kantor DPRK.
 
Di hadapan Ketua DPRK dan anggota dewan lainnya, Ketua Koordinator Lapangan K2, Alizar mengajak dewan untuk membantu mereka dan mau mewujudkan janji-janji yang diucapkan Mempan-RB beberapa waktu yang lalu. "Kami tidak datang lagi ke bupati tetapi langsung ke DPRK, karena ini adalah wakil kami. Ke sinilah tempat yang bisa kami mengadu," ucapnya.

Dikatakan, apa yang sedang diperjuangkan itu sesuai dengan apa yang diucapkan  Mempan-RB  RI ketika berada di Abdya. Saat itu Menpan RB RI  mengaku memberi kesempatan kepada K2  menjadi CPNS dengan syarat pengajuan berkas usulan dilampiri SPTJM tersebut.

"Kami bukan bodoh pak, mungkin kedepan nanti kami akan duduk di gedung putih itu (kantor bupati)," cetus sejumlah  tenaga honorer itu. Menurut mereka, apabila lewat tanggal 15 Agustus mendatang masalah K2 Abdya tidak ada kejelasan maka hancurlah masa depan nasib K2. Maka dari itu, peran dewan sangat diharapkan oleh mereka.

"Kami ingin menuntut keadilan. Kami berharap DPRK mau duduk bersama dengan Bupati Jufri dan dewan serta lokasinya di gedung DPRK untuk membahas masalah K2 ini," kata Alizar sambil memperlihatkan surat Menpan BR RI.
 
Setelah mendengar sejumlah keluan dari K2,  Ketua DPRK Abdya, M.Nasir meminta para pendemo agar mengutuskan perwakilan ke dalam untuk membahas masalah honorer K2 itu.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 11 perwakilan K2 dan Asisten Administrasi Umum Yafrizal, S,Pd mewakil Pemkab Abdya dan Ketua DPRK bersama wakil DPRK dan sejumlah anggota termasuk Ketua Komisi A Reza Mulyadi, disepakati bahwa anggota dewan akan berkonsultasi ke Menpan-B RI untuk menayakan nasib K2 yang belum jadi CPNS. (ria/sam/jpnn)