Ratusan Pelajar SMAN 1 Warunggunung Banten Sambangi Gedung MPR

Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing.  Salah satu tugas dan kewenangan MPR sendiri adalah mengubah dan menetapkan UUD.  

“Tugas dan wewenang MPR ini sangat istimewa dan penting, sebab UUD adalah sumber hukum tertinggi di negara kita, UUD juga merupakan panduan kita dalam berperilaku di dalam kehidupan berbangsa dan hanya MPR yang memiliki kewenangaan tersebut,” terangnya.

Kewenangan MPR lainnya, lanjut Budi Muliawan, adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Pemaparan tentang kelembagaan MPR berlangsung dinamis dan interaktif. Budi Muliawan sebagai pemateri utama, memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk melemparkan pertanyaan, masukan atau gagasan.

Tawaran tersebut langsung disambut antusias peserta, untuk menanyakan beberapa hal. Diantaranya, Junaidi siswa kelas 10 IPA II. Junaidi menanyakan tentang mengapa MPR sebagai sebuah lembaga tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan GBHN. Pertanyaan siswa tersebut kemudian langsung direspon pemateri, yang menjelaskan bahwa kewenangan MPR terkait GBHN dihilangkan ketika ada amandemen terhadap konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Hal tersebut, untuk menjawab semangat reformasi tentang pemberlakuan check and balances. Sebab, pasca-perubahan UUD semua lembaga negara kedudukannya menjadi sejajar atau seimbang, sehingga check and balances dipandang perlu.

Dalam perjalanan waktu sejak tahun 2009 hingga tahun 2020 ini ternyata ada wacana besar dari masyarakat yang menyatakan bahwa ternyata dirasakan perlu adanya haluan negara di Indonesia, karena dengan tidak adanya haluan negara, tidak ada jaminan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan.

Untuk menjawab itu, MPR berkeliling melakukan safari kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat Indonesia seperti para tokoh bangsa, pimpinan parpol, pimpinan ormas, pimpinan organisasi keagamaan, media massa dan lainnya, untuk meminta masukan apakah dimungkinkan MPR merumuskan kembali haluan negara.

“Dari Safari Kebangsaan yang dilakukan MPR tersebut, ternyata ada tendensi kuat yang menunjukkan bahwa MPR harus membuat dan merumuskan haluan negara.  Haluan negara yang seperti apa? Haluan negara yang sifatnya makro, yang sifatnya umum bukan hanya memberikan haluan kepada Presiden, tetapi juga memberikan haluan kepada seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia,” jelas Budi Muliawan.