Ratusan Pemerintah Daerah tak Ajukan Usulan Penambahan CPNS
jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 160 daerah tidak mengajukan usulan penambahan pegawai baru. Selain itu 100 kabupaten/kota yang mengajukan justru tidak diberikan formasi.
"Dari sekitar 500-an daerah, yang diberikan formasi CPNS 259 daerah, 160 tidak mengajukan usulan, dan 100 daerah tidak diberikan formasi," kata Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, Kamis (26/9).
Daerah yang tidak mengajukan usulan penambahan pegawai tersebut, lanjutnya, karena lebih memfokuskan pada penyelesaian honorer kategori satu (K1) maupun kategori dua (K2). Uniknya lagi, dari 259 daerah yang sudah diberi formasi malah tidak membuka penerimaan CPNS.
"Beberapa daerah yang sudah diberikan formasi memilih tidak membuka lowongan CPNS karena honorer K1 dan K2 juga. Kami sudah tanya ke bupati maupun walikotanya, mereka bilang ingin fokus pada pengangkatan honorer tertinggal dulu dan itu kami apresiasi," terangnya.
Mengenai daerah yang ditolak untuk diberikan formasi, tambah mantan petinggi Provinsi Jawa Barat ini karena tidak memenuhi syarat. Di antaranya belanja pegawai di APBD-nya sudah lebih dari 50 persen dan masih memiliki honorer tertinggal di atas 500 orang.
"Kalau belanja pegawainya sudah tinggi artinya pegawainya sudah over. Apalagi mereka juga mengoleksi honorer yang harus diangkat CPNS, karena itu kami tolak memberikan formasi," pungkasnya.(esy/jpnn)
JAKARTA - Sebanyak 160 daerah tidak mengajukan usulan penambahan pegawai baru. Selain itu 100 kabupaten/kota yang mengajukan justru tidak diberikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- YES Gen Competition 2025 Ajak Generasi Muda Indonesia Berinovasi Tangani Permasalahan Lingkungan
- Gilang Juragan 99 Siap All Out jadi Sekjen Dewan Koperasi Indonesia
- Peresmian Kuil Hindu, Kemenhut Meminjamkan 2 Gajah Buat Acara Penyucian
- Polda Sulsel Siap Tindak Oknum yang Mengaveling Tanah di Hutan Mangrove
- Kajian Dominus Litis, Mahasiswa dan Pakar Hukum Nilai Berpotensi Terjadi Abuse of Power
- Mendes PDT Soroti Kasus Pemerasan Kades oleh Oknum LSM & Wartawan Gadungan