Ratusan Pengurus Desak DPP Golkar Gelar Rapat Pleno

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Nusron Wahid mendesak partainya segera menggelar rapat pleno. Nusron melayangkan desakan ini untuk mewakili suara ratusan pengurus daerah dan pusat Partai Golkar.

Menurut Nusron, penting bagi Golkar untuk menggelar rapat pleno. Mengacu Surat Keputusan (SK) 148 tahun 2016 Partai Golkar, rapat pleno wajib dilaksanakan setidak-tidaknya dua bulan sekali.

Namun, lanjut dia, rapat pleno Golkar tidak pernah terjadi sejak Desember 2018. Nusron pun menginginkan Golkar untuk mematuhi Surat Keputusan (SK) 148 tahun 2016.

"Sampai hari ini, di bulan September 2019, sudah 10 bulan tidak ada rapat pleno, padahal banyak agenda agenda urgen dan agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama di dalam pleno," ucap Nusron ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9).

BACA JUGA: Kubu Bamsoet Bakal Gelar Rapat Pleno, Kantor DPP Golkar Dijaga Ketat Kepolisian

Nusron menuturkan, rapat pleno memungkinkan Golkar untuk menetapkan kadernya untuk menempati posisi alat kelengkapan di DPRD tingkat Kabupaten dan Kota. Penetapan alat kelengkapan DPRD Kabupaten dan Kota tidak bisa melalui mekanisme keputusan ketua umum dan sekretaris jenderal.

"Perlu dicatat, pengertian pengesahan DPP itu bukan hanya tanda tangan ketum dan sekjen. Tanda tangan ketum dan sekjen atas nama. Pengertian bahwa itu disetujui dalam satu majelis permusyawaratan. Majelis Permusyawaratan dalam lingkup DPP Golkar yang paling tinggi itu pleno," lanjut dia.

Selain itu, lanjut dia, rapat pleno memungkinkan Golkar untuk menetapkan kadernya di kursi pimpinan DPR dan MPR. Sosok ketua umum dan sekretaris jenderal tidak memiliki wewenang menunjuk kader Golkar di kursi pimpinan DPR dan MPR.