Ratusan Ribu Tanah di Ibu Kota Masih Tak Bertuan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk masyarakat yang belum melakukan sertifikasi tanah miliknya. Namun, program tersebut dinilai belum masif.
Pasalnya, masih banyak masyarakat bawah yang belum mengetahui program itu. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya mengatakan, ada 1,6 juta bidang tanah di Ibu Kota yang belum disertifikasi.
Sebanyak 1,6 juta bidang ini menjadi target sertifikasi BPN DKI hingga 2019. ”Tahun ini 332.655 bidang yang harus disertifikasi. Kalau seluruh Jakarta 1,6 juta bidang seluruhnya harus sudah selesai tahun depan,” ujar Jaya di Jakarta, Rabu (10/10).
Menurut Jaya, 1,6 juta bidang tanah itu diperoleh dari citra udara dan citra Google. Ada 1,4 juta bidang tanah yang sudah teregister meski belum disertifikasi. Berarti, ada 200 ribu lebih bidang tanah yang belum terdaftar di BPN.
”Di DKI bisa sebanyak ini karena dinamika pemecahan tanah ya. Tanahnya dipecah kemudian bingung menagihnya ke mana,” ungkapnya.
Dari target 332.655 yang harus disertifikasi, sebanyak 40.665 diantaranya berada di Jakarta Selatan. Dia menambahkan, untuk mempermudah BPN melakukan pengukuran tanah, ia berharap masyarakat berpartisipasi mengikuti Gema Patas.
Pemasangan tanda batas di lahannya membuat petugas pengukuran bisa bekerja lebih cepat dan tidak perlu bolak-balik. ”Karena yang tahu batas-batas bidang tanah ini ya pemilik sendiri, bukan orang lain. Jadi gerakan memasang batas itu diketahui oleh orang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bisa dilakukan di tiap-tiap kelurahan. Masyarakat hanya melakukan registrasi dan tidak dipungut biaya.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya mengatakan, ada 1,6 juta bidang tanah di Ibu Kota yang belum disertifikasi.
- Guru Besar Unissula Sebut Kehadiran BPN untuk Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
- Yusril Minta Proses Pidana Haji Halim Ditangguhkan, Ini Alasannya
- AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Rp 5,71 Triliun Kerugian Negara
- Pimpin Upacara Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Sampaikan Ini
- Sebaiknya Menteri AHY Serius Mempertimbangkan Masalah di Bombana Ini
- BPN Kabupaten Bogor 1 Buka Suara Soal Warga Sulit Urus Sertifikat Tanah