Ratusan Warga Kawasan PIK Jakarta Timur Unjuk Rasa di Depan Kantor Pengelola, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga PIK (FKWP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Unit Pengelola Kawasan (UPK) Jl. Penggilingan Raya Komplek PIK No. 62 Jakarta Timur, Rabu (7/8/2024).

Aksi diawali longmarch dari pemukiman warga menuju kantor UPK.

Di depan kantor UPK Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung (PPUKMP) Pulogadung, warga yang membawa serta alat penguat suara dan umbul-umbul menyampaikan keluhan dan aspirasi selama satu jam sebelum akhirnya perwakilan dari warga diterima oleh Kepala UPK PPUKMP Teguh Iman Santoso.

Sebelumnya, warga merasa sejak UPK PPUKMP dipimpin oleh Teguh Iman Santoso satu tahun lalu, banyak kebijakan-kebijakan baru yang memberatkan warga, seperti naiknya iuran sewa lahan dan bahkan, ada tambahan sewa bangunan yang sebelumnya tidak ada.

"Kami ada tekanan, ada kenaikan secara sepihak yang tidak sesuai dengan SK Gubernur. Jadi yang tadinya sewa lahan, tetapi sekarang sewa bangunannya pun dikenakan. Karena di SK Gubernur tidak ada sewa bangunan, yang ada sewa lahan," ujar Ketua FKWP Donny Chaniago dalam keterangan resmi yang diterima JPNN, hari ini.

Seiring berjalannya waktu, bangunan yang didirikan di atas lahan yang dibeli warga dengan status sewa beli itu dipugar warga untuk keperluan usaha, tetapi tidak melewati batas lahan yang dimiliki warga. Bangunan yang dipugar itu yang kemudian dikenakan biaya sewa bangunan.

"Lahan itu tidak bertambah, tetapi malah yang dikenakan sama dia itu sewa bangunan. Lah bangunan kami dari dahulu itu, dan dari lima pimpinan sebelumnya tidak pernah ada masalah. Tentang lahan dan penambahan bangunan juga tidak ada masalah, asal tidak menambah lahan," tambah Donny.

Warga juga mengeluhkan adanya dugaan tindak intimidasi yang dilakukan UPK PPUKMP saat menagih iuran kepada warga. Warga merasa terintimidasi saat yang menagih iuran adalah pihak kepolisian yang didampingi anggota TNI.