Rawan Bencana, SBY Minta BNPB Pantau Lapindo
Senin, 18 Februari 2013 – 16:50 WIB

Rawan Bencana, SBY Minta BNPB Pantau Lapindo
JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belakangan ini memang tengah memperhatikan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu meminta Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk memantau luapan lumpur yang tak kunjung berhenti itu.
Hal tersebut diungkapkan Presiden karena musim penghujan yang rawan banjir terjadi di beberapa wilayah termasuk di Jawa Timur. "Untuk kawasan lumpur Sidoarjo tetap diawas-awasii jangan sampai dengan curah hujan tinggi menimbulkan luapan baru," ujar Presiden sebelum membuka Sidang Kabinet Paripurna di kantornya, Jakarta, Senin (18/2).
Ini bukan kali pertama SBY membahas mengenai Lapindo. Pada sidang kabinet sebelumnya, Presiden juga menegur PT Lapindo Brantas untuk menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi bencana Lumpur Sidoarjo sebesar Rp 800 miliar.
SBY juga menyatakan, kewajiban Lapindo untuk membayar ganti rugi adalah tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan demi masyarakat dan masa depan. Kedua kalinya mengingatkan soal Lapindo ini Presiden mengaku sudah berbicara dengan Gubernur Jawa Timur untuk waspada adanya banjir di wilayah itu yang bisa saja berdampak pada luapan lumpur Lapindo.
JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belakangan ini memang tengah memperhatikan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Bahkan, orang
BERITA TERKAIT
- Kasus Pembunuhan Kesya, Wakil Ketua MPR RI Terima Keluarga Korban & Tindaklanjuti ke Pimpinan TNI AL
- ASN Pemkab Karawang Masuk Kerja Lebih Siang Selama Ramadan
- Seorang Wisatawan asal Bogor Hilang Terseret Ombak di Pantai Carita
- Pemkab Jembrana Merger Dinas untuk Efisiensi Anggaran Maupun Kinerja
- Satgas Cartenz Masih Selidiki Kasus Rumah Terbakar di Pruleme
- Honorer Bisa Tenang, Pemda Janji Tak Ada PHK, Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu Dijamin