Rawan, Pilpres Tanpa Tabulasi Nasional

JAKARTA - Publik hampir dipastikan tak bisa lagi menikmati tabulasi nasional penghitungan suara oleh KPU, seperti saat pemilu legislatif lalu. Kondisi tersebut memancing kekhawatiran baru. Yakni, melemahnya penghitungan suara manual.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menilai, rencana KPU menghilangkan tabulasi nasional itu akan menjadi ruang bagi sejumlah pihak untuk ''bermain-main'' dengan hasil pilpres. "Peniadaan tabulasi adalah sebuah kemunduran," ujarnya di Jakarta, Sabtu (6/6).

Anggota Komisi II DPR dari Golkar itu juga mengatakan heran atas keputusan KPU tersebut. Jika pada pemilihan legislatif dengan peserta -termasuk jumlah caleg- banyak saja bisa dilaksanakan, pada pilpres yang pesertanya lebih sedikit, tabulasi justru ditiadakan. "Solusinya adalah mela­kukan perbaikan, bukan meniadakan," tambahnya.

Tabulasi nasional yang dilakukan KPU pada pileg lalu sangat lemah dan penuh kekurangan. Hanya kurang dari 10 persen yang bisa ditabulasi. Publik pun marah dan protes.